KBR, Jakarta - Omnibus law soal tenaga kerja yang sedang digodok pemerintah dikhawatirkan bakal mengganggu perlindungan buruh migran.

Kekhawatiran itu diungkapkan perhimpunan buruh migran Indonesia Migrant Care dalam rilisnya yang diterima KBR, Rabu (18/12/2019).

"Legislasi ini (omnibus law) ingin menyederhanakan seluruh UU yang terkait ketenagakerjaan dalam satu payung. Jika UU No.18/2017 termasuk obyek likuidasi UU untuk disatukan dalam Omnibus Law Ketenagakerjaan, maka komitmen perlindungan pekerja migran dalam UU No.18/2017 hanya berumur pendek diatas kertas tanpa pernah terlaksana di lapangan," tulis Migrant Care dalam rilis.

UU No.18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran memang sudah mengamanatkan pemerintah supaya membuat puluhan aturan turunan, sebagai panduan pelaksanaannya.

UU itu juga menetapkan aturan turunannya harus sudah terbit pada 2019, dua tahun setelah tanggal pengesahan UU Perlindungan Pekerja Migran.

Namun, sampai sekarang amanat itu belum dijalankan sepenuhnya.

"Hingga hari ini, telah dua tahun lebih, belum ada aturan yang signifikan diterbitkan. Dari 28 aturan turunan yang seharusnya diterbitkan, baru ada 3 Peraturan Menteri yang dibuat untuk menjalankan amanat perlindungan UU ini," jelas Migrant Care.

Dalam peringatan Hari Buruh Migran Sedunia yang jatuh pada Rabu (18/12/2019), Migrant Care pun mendesak pemerintah untuk:

• Segera menuntaskan seluruh aturan turunan dan kelembagaan tata kelola perlindungan pekerja migran sesuai UU No.18/2017.
• Segera menyusun peta jalan perlindungan pekerja migran Indonesia yang berorientasi pelayanan publik, berwatak desentralisasi dan bersperspektif keadilan dan kesetaraan gender.
• Menolak likuidasi UU No.18/2017 ke dalam rencana Omnibus Law bidang Ketenagakerjaan.

Oleh:

Adi Ahdiat

Editor: Agus Luqman