You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan HARGOREJO
Kalurahan HARGOREJO

Kap. KOKAP, Kab. KULON PROGO, Provinsi DI Yogyakarta

PEMERINTAH KALURAHAN HARGOREJO I SOSIAL MEDIA : Instagram @kalurahan_hargorejo I Twitter @pemkalhargorejo I Youtube : Kalurahan Hargorejo

KPAI Sebut UN Ajarkan Kecurangan Secara Masif

Administrator 18 Desember 2019 Dibaca 374 Kali

KBR, Warita - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk menghapus sistem Ujian Nasional (UN).

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan dari pengawasan KPAI terhadap dampak UN kepada anak, UN menimbulkan beban berat bagi anak saat menghadapi ujian tersebut.

Menurut Retno, anak-anak terpaksa mengikuti bimbingan belajar untuk fokus menghadapi UN. Keberadaan UN menjadikan fokus belajar anak hanya pada mata pelajaran yang diujikan.

Selain itu, kata Retno, UN juga menjadikan anak sebagai generasi penghafal.

"Paling banyak sih sebenarnya adalah anak-anak jadi terbebani. Misalnya saja jadi pada ikut bimbingan belajar. Orang tua juga ngeluarin uang lebih banyak. Anak-anak menganggap mata pelajaran yang lain nggak penting. Yang penting hanya mata pelajaran UN. Guru-guru jadi merasa mata pelajaran yang tidak di-UN-kan seperti anak tiri, dianggap pelajaran perlengkap. Anak tidak akan berupaya maksimal, kan itu juga tercipta seperti itu," kata Retno kepada KBR, Jakarta, Senin (16/12/2019).


Komisioner KPAI Retno Listyarti menambahkan, pelaksanaan UN juga dinilai memberikan pelajaran tidak baik kepada anak. Ia beralasan saat UN kerap ditemukan praktik ketidakjujuran anak dalam mengerjakan ujian.

"Yang mengerikan sebenarnya adalah ketika kecurangan terjadi secara masif. Itu kan bahaya bagi pendidikan kita. Seolah-olah bahwa kita bisa menghalalkan segala cara, seolah ketidakjujuran itu biasa dicontohkan di pendidikan. Itu yang mengerikan," kata Retno.

Retno mengungkapkan, keberadaan pelaksanaan UN tidak menjamin pendidikan di Indonesia lebih baik. Selain itu, kata Retno, pendidikan Indonesia justru tertinggal daripada negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

"Kalau dibilang UN akan membuat pendidikan maju, pendidikan berkualitas, UN membuat anak berprestasi, ternyata tidak tuh. Bahkan pendidikan kita tertinggal dari negara sebelah, Malaysia, Singapura. Artinya UN ini tidak masalah dihapuskan dan kita dukung," kata Retno.

Author : Heru Haetami

Editor: Agus Luqman 

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,421,894,699 Rp3,428,029,699
99.82%
Belanja
Rp3,512,806,699 Rp3,556,005,689
98.79%
Pembiayaan
Rp127,976,678 Rp127,977,366
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp13,600,000 Rp13,600,000
100%
Hasil Aset Desa
Rp107,710,000 Rp107,710,000
100%
Dana Desa
Rp1,694,238,000 Rp1,700,373,000
99.64%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp171,785,308 Rp171,785,308
100%
Alokasi Dana Desa
Rp1,087,739,991 Rp1,087,739,991
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp225,000,000 Rp225,000,000
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp55,621,400 Rp55,621,400
100%
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp60,000,000 Rp60,000,000
100%
Bunga Bank
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp1,200,000 Rp1,200,000
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,589,974,340 Rp1,629,109,212
97.6%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,092,790,000 Rp1,146,097,200
95.35%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp410,387,159 Rp404,080,277
101.56%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp233,545,800 Rp254,660,700
91.71%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp186,109,400 Rp122,058,300
152.48%