KBR, Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengusulkan agar Kementerian Keuangan bisa memberikan fasilitas bebas pajak terhadap impor mesin pembuat cangkul. Hal itu untuk mengurangi impor cangkul di Indonesia.
Permintaan itu telah disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.
Menurut Teten, mesin pembuat cangkul bebas pajak ini dibutuhkan, untuk mendukung prioritas pemerintah meningkatkan penggunaan cangkul produksi lokal.
"Kan kita malu, kita hari ini masih impor cangkul. Sekarang saya diminta Pak Presiden, apakah UMKM bisa memproduksi cangkul? Kebutuhan cangkul kita 10 juta unit per tahun. Nah ini saya lagi menghubungkan antara produsen cangkul di rakyat dengan bahan bakunya, lalu dengan marketnya, beberapa kementerian dan pemilik kebun serta pembiayaan," ujar Teten di Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut pemerintah berencana mulai mengurangi impor cangkul mulai tahun ini.
Tetapi ia belum bisa merincikan nilai impor cangkul yang akan diturunkan, ataupun rencana produksi cangkul lokal, sebab masih dalam dikaji lebih mendalam.
"Saya lagi pelajari dulu, kira-kira pelaku UMKM sanggup berapa. Saya juga bisa minta Pindad dan lain-lain juga. Terus suplai bahan bakunya. Kalau pembiayaan saya kira bisnis menguntungkan lah," katanya.
Selain dengan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Teten juga mengklaim sudah mulai berdiskusi dengan pihak lain yang berkepentingan. Tujuannya agar cangkul lokal berkualitas dapat segera diproduksi secepatnya, dengan jumlah yang efisien.
"Saya sudah minta LKPP, berapa kita butuh cangkul? Saya sudah juga ke beberapa gubernur, sentra-sentra pandai besi kita, saya datang ke sukabumi. Ternyata problemnya apa? Para pandai besi dari yang tradisional sampai modern itu ternyata gak punya bahan bakunya. Mereka nggak dapet itu, suplai krakatau steel," tambahnya.
Sadida Hafsyah
Editor: Agus Luqman