You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan HARGOREJO
Kalurahan HARGOREJO

Kap. KOKAP, Kab. KULON PROGO, Provinsi DI Yogyakarta

PEMERINTAH KALURAHAN HARGOREJO I SOSIAL MEDIA : Instagram @kalurahan_hargorejo I Twitter @pemkalhargorejo I Youtube : Kalurahan Hargorejo

Cegah Radikalisme di Pemerintahan, Indonesia Luncurkan Portal Aduan ASN

Administrator 13 November 2019 Dibaca 389 Kali

[KBR|Warita Desa] Pemerintah Indonesia meluncurkan portal bernama aduanASN.id pada Selasa (12/11/2019).

Portal tersebut bisa digunakan masyarakat untuk mengadukan aparatur sipil negara (ASN) yang diduga bersikap intoleran, berpaham radikal, atau anti-Pancasila.

"Ketika ada aduan yang masuk, nanti ada koordinasi dan akan ada satuan tugas, tentu sesuai dengan ranahnya masing-masing. Kita memiliki tim, nah, tim nanti yang akan mendalami," ujar Sekjen Kementerian Agama M. Nur Kholis Setiawan di situs resminya, Selasa (12/11/2019).

Peluncuran portal aduanASN.id ini dibarengi dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme ASN oleh 10 kementerian/lembaga, yakni:

Kementerian AgamaKementerian Dalam NegeriKementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiKementerian Komunikasi dan InformatikaKementerian Pendidikan dan KebudayaanBadan Intelijen NegaraBadan Nasional Penanggulangan TerorismeBadan Pembinaan Ideologi PancasilaBadan Kepegawaian NegaraKomisi Aparatur Sipil Negara


Kriteria ASN yang Bisa Diadukan 

Portal aduanASN.id menerima laporan tentang individu atau sekelompok ASN yang diduga intoleran, berideologi anti-Pancasila, anti-NKRI, berpaham radikal, dan sejenisnya.

Secara lebih terperinci, kriteria ASN yang bisa dilaporkan adalah:

ASN yang menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;ASN yang menyampaikan pendapat dalam berbagai format yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras dan antar golongan;ASN yang menyebarluaskan pendapat bermuatan ujaran kebencian melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost, dan sejenisnya);ASN yang menyebarluaskan pemberitaan menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik secara langsung maupun melalui media sosial;ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;ASN yang ikut serta dalam kegiatan yang diyakini mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;ASN yang menyatakan tanggapan atau dukungan sebagai tanda setuju terhadap pendapat intoleran, radikalisme, anti-Pancasila, atau anti-NKRI dengan memberikan likes, dislike, love, retweet atau comment di media sosial;ASN yang menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;ASN yang melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Pelaporan ini bisa dilakukan oleh seluruh Warga Negara Indonesia, dengan melakukan registrasi terlebih dahulu di aduanASN.id.

Pelaporan juga harus disertai bukti berupa link URL atau screenshot pernyataan ASN yang memenuhi kriteria di atas, disertai dengan alasan pelapor.

Oleh : Adi Ahdiat
Editor: Sindu Dharmawan

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,421,894,699 Rp3,428,029,699
99.82%
Belanja
Rp3,512,806,699 Rp3,556,005,689
98.79%
Pembiayaan
Rp127,976,678 Rp127,977,366
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp13,600,000 Rp13,600,000
100%
Hasil Aset Desa
Rp107,710,000 Rp107,710,000
100%
Dana Desa
Rp1,694,238,000 Rp1,700,373,000
99.64%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp171,785,308 Rp171,785,308
100%
Alokasi Dana Desa
Rp1,087,739,991 Rp1,087,739,991
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp225,000,000 Rp225,000,000
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp55,621,400 Rp55,621,400
100%
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp60,000,000 Rp60,000,000
100%
Bunga Bank
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp1,200,000 Rp1,200,000
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,589,974,340 Rp1,629,109,212
97.6%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,092,790,000 Rp1,146,097,200
95.35%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp410,387,159 Rp404,080,277
101.56%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp233,545,800 Rp254,660,700
91.71%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp186,109,400 Rp122,058,300
152.48%