You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan HARGOREJO
Kalurahan HARGOREJO

Kap. KOKAP, Kab. KULON PROGO, Provinsi DI Yogyakarta

PEMERINTAH KALURAHAN HARGOREJO I SOSIAL MEDIA : Instagram @kalurahan_hargorejo I Twitter @pemkalhargorejo I Youtube : Kalurahan Hargorejo

RUU Omnibus Larang Pemda Tarik Pajak Berlebih

Administrator 12 Februari 2020 Dibaca 371 Kali

KBR, Warita Desa - Pemerintah daerah (Pemda) bakal tidak diperbolehkan melakukan pemungutan pajak berlebih atau excessive tax.

Aturan itu akan masuk dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Perpajakan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menyebut hal itu bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang sinkron antara pusat dengan daerah.

Dalam RUU Omnibus Perpajakan, pemerintah pusat akan memberikan sanksi kepada pemda yang kedapatan melakukan pungutan pajak berlebih.

"Sanksinya bisa dua. Satu, apakah diminta untuk mencabut atau kalau masih dalam bentuk rancangan perda, perlu dilakukan penyesuaian. Kedua, kalau misalkan tetap dilaksanakan oleh pemda tersebut, tentunya kami punya mekanisme sanksi transfer ke daerah," kata Primanto di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Jika terdapat aturan di daerah yang bertentangan dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat, maka dapat dilakukan pencabutan hingga pemberian sanksi pada pemda tersebut.

Primanto mengatakan dalam omnibus law perpajakan terdapat poin aturan mengenai rasionalisasi pajak daerah. Ini meliputi penetapan tarif pajak daerah dapat berlaku nasional dan evaluasi terhadap perda Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) terhadap kebijakan fiskal nasional.

Selain itu, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri juga akan membangun sistem untuk mengawasi aturan pemda terkait pungutan atau pajak itu.

Author

Valda Kustarini

 



Editor: Agus Luqman 

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,421,894,699 Rp3,428,029,699
99.82%
Belanja
Rp3,512,806,699 Rp3,556,005,689
98.79%
Pembiayaan
Rp127,976,678 Rp127,977,366
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp13,600,000 Rp13,600,000
100%
Hasil Aset Desa
Rp107,710,000 Rp107,710,000
100%
Dana Desa
Rp1,694,238,000 Rp1,700,373,000
99.64%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp171,785,308 Rp171,785,308
100%
Alokasi Dana Desa
Rp1,087,739,991 Rp1,087,739,991
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp225,000,000 Rp225,000,000
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp55,621,400 Rp55,621,400
100%
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp60,000,000 Rp60,000,000
100%
Bunga Bank
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp1,200,000 Rp1,200,000
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,589,974,340 Rp1,629,109,212
97.6%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,092,790,000 Rp1,146,097,200
95.35%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp410,387,159 Rp404,080,277
101.56%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp233,545,800 Rp254,660,700
91.71%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp186,109,400 Rp122,058,300
152.48%