KBR, Warita Desa - Pemerintah daerah (Pemda) bakal tidak diperbolehkan melakukan pemungutan pajak berlebih atau excessive tax.

Aturan itu akan masuk dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Perpajakan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menyebut hal itu bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang sinkron antara pusat dengan daerah.

Dalam RUU Omnibus Perpajakan, pemerintah pusat akan memberikan sanksi kepada pemda yang kedapatan melakukan pungutan pajak berlebih.

"Sanksinya bisa dua. Satu, apakah diminta untuk mencabut atau kalau masih dalam bentuk rancangan perda, perlu dilakukan penyesuaian. Kedua, kalau misalkan tetap dilaksanakan oleh pemda tersebut, tentunya kami punya mekanisme sanksi transfer ke daerah," kata Primanto di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Jika terdapat aturan di daerah yang bertentangan dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat, maka dapat dilakukan pencabutan hingga pemberian sanksi pada pemda tersebut.

Primanto mengatakan dalam omnibus law perpajakan terdapat poin aturan mengenai rasionalisasi pajak daerah. Ini meliputi penetapan tarif pajak daerah dapat berlaku nasional dan evaluasi terhadap perda Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) terhadap kebijakan fiskal nasional.

Selain itu, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri juga akan membangun sistem untuk mengawasi aturan pemda terkait pungutan atau pajak itu.

Editor: Agus Luqman