You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Kalurahan HARGOREJO
Logo Kalurahan HARGOREJO
HARGOREJO

Kap. KOKAP, Kab. KULON PROGO, Provinsi DI Yogyakarta

PEMERINTAH KALURAHAN HARGOREJO I SOSIAL MEDIA : Instagram @kalurahan_hargorejo I Twitter @pemkalhargorejo I Youtube : Kalurahan Hargorejo

KPAI Sebut UN Ajarkan Kecurangan Secara Masif

Administrator 18 Desember 2019 Dibaca 434 Kali

KBR, Warita - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk menghapus sistem Ujian Nasional (UN).

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan dari pengawasan KPAI terhadap dampak UN kepada anak, UN menimbulkan beban berat bagi anak saat menghadapi ujian tersebut.

Menurut Retno, anak-anak terpaksa mengikuti bimbingan belajar untuk fokus menghadapi UN. Keberadaan UN menjadikan fokus belajar anak hanya pada mata pelajaran yang diujikan.

Selain itu, kata Retno, UN juga menjadikan anak sebagai generasi penghafal.

"Paling banyak sih sebenarnya adalah anak-anak jadi terbebani. Misalnya saja jadi pada ikut bimbingan belajar. Orang tua juga ngeluarin uang lebih banyak. Anak-anak menganggap mata pelajaran yang lain nggak penting. Yang penting hanya mata pelajaran UN. Guru-guru jadi merasa mata pelajaran yang tidak di-UN-kan seperti anak tiri, dianggap pelajaran perlengkap. Anak tidak akan berupaya maksimal, kan itu juga tercipta seperti itu," kata Retno kepada KBR, Jakarta, Senin (16/12/2019).


Komisioner KPAI Retno Listyarti menambahkan, pelaksanaan UN juga dinilai memberikan pelajaran tidak baik kepada anak. Ia beralasan saat UN kerap ditemukan praktik ketidakjujuran anak dalam mengerjakan ujian.

"Yang mengerikan sebenarnya adalah ketika kecurangan terjadi secara masif. Itu kan bahaya bagi pendidikan kita. Seolah-olah bahwa kita bisa menghalalkan segala cara, seolah ketidakjujuran itu biasa dicontohkan di pendidikan. Itu yang mengerikan," kata Retno.

Retno mengungkapkan, keberadaan pelaksanaan UN tidak menjamin pendidikan di Indonesia lebih baik. Selain itu, kata Retno, pendidikan Indonesia justru tertinggal daripada negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

"Kalau dibilang UN akan membuat pendidikan maju, pendidikan berkualitas, UN membuat anak berprestasi, ternyata tidak tuh. Bahkan pendidikan kita tertinggal dari negara sebelah, Malaysia, Singapura. Artinya UN ini tidak masalah dihapuskan dan kita dukung," kata Retno.

Author : Heru Haetami

Editor: Agus Luqman 

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBK 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 3.421.894.699,00 Rp 3.428.029.699,00
99.82%
Belanja
Rp 3.512.806.699,00 Rp 3.556.005.689,00
98.79%
Pembiayaan
Rp 127.976.678,00 Rp 127.975.990,00
100%

APBK 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Kalurahan
Rp 13.600.000,00 Rp 13.600.000,00
100%
Hasil Aset Kalurahan
Rp 107.710.000,00 Rp 107.710.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.694.238.000,00 Rp 1.700.373.000,00
99.64%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 171.785.308,00 Rp 171.785.308,00
100%
Alokasi Dana Kalurahan
Rp 1.087.739.991,00 Rp 1.087.739.991,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 225.000.000,00 Rp 225.000.000,00
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Kalurahan
Rp 55.621.400,00 Rp 55.621.400,00
100%
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Kalurahan
Rp 60.000.000,00 Rp 60.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 1.200.000,00 Rp 1.200.000,00
100%

APBK 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
Rp 1.589.974.340,00 Rp 1.629.109.212,00
97.6%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
Rp 1.092.790.000,00 Rp 1.146.097.200,00
95.35%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
Rp 410.387.159,00 Rp 404.080.277,00
101.56%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
Rp 233.545.800,00 Rp 254.660.700,00
91.71%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan
Rp 186.109.400,00 Rp 122.058.300,00
152.48%