KBR, Warita- Ikatan Guru Indonesia (IGI) menyambut baik rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengganti sistem Ujian Nasional (UN) dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
Dalam asesmen kompetensi minimum, kompetensi yang diukur benar-benar minimum yakni literasi dan numerasi.
Literasi yakni menganalisa suatu bacaan. Sedangkan numerasi kemampuan menganalisa dan menggunakan angka.
Selain itu, dalam penilaian tersebut juga dilakukan survei karakter. Tujuannya untuk mengetahui karakter anak di sekolah, misalnya terkait toleransi dan gotong royong.
Pembina IGI Satria Dharma mengatakan bahwa pihaknya sudah sejak lama mendesak Mendikbud untuk menghapus UN. Menurutnya, Ujian ini tidak bermanfaat bagi siswa.
"Mereka tidak melihat pentingnya UN untuk anak-anak mereka? kalau tidak ada UN anak-anak akan fokus terhadap pembelajaran. Jadi bukan lagi belajar untuk UN, tapi mereka akan belajar untuk kehidupan mereka, untuk mendapatkan bekal hidup," ucap Satria kepada KBR, Rabu, (11/12/2019).
Satria menambahkan ujian nasional juga membebankan secara finansial bagi orang tua siswa.
Sebab orang tua siswa harus mendaftarkan anaknya ke lembaga bimbingan belajar yang biayanya tidak murah.
Kata Satria, dengan pemberlakuan asesmen maka siswa dapat mengevaluasi pembelajarannya.
Sementara itu, Ia mencermati bahwa sekolah sudah siap melaksanakan asesmen kompetensi minimum pada 2021 nanti.
Bahkan ia mengklaim tahun depan sekolah sudah siap. Namun menurutnya, ada urusan prosedural seperti penganggaran untuk UN yang tidak dapat dihapuskan secara instan.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Mendikbud mengkaji dengan cermat Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter sebelum diterapkan sebagai pengganti Ujian.
Ma’ruf mempersilakan Nadiem menghapus Ujian Nasional sebagai kebijakan baru di lingkungan Kemendikbud.
Namun, Ia menegaskan bahwa sistem penilaian seperti ujian nasional menjadi penting untuk mengukur kompetensi dan kemampuan siswa di Indonesia.
Muthia Kusuma, Antara
Editor: Ardhi Rosyadi