[KBR|Warita Desa] Jakarta | Pengamat Pendidikan, Darmaningtyas menilai, kebijakan Kampus Mengajar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, hanya menghamburkan anggaran, karena tidak berdampak bagi masyarakat maupun dunia pendidikan.
Darmaningtyas menyebut Mendikbud Nadiem tidak paham terhadap situasi pendidikan saat ini.
“Itu semakin membuktikan bahwa menteri tidak tahu permasalahan yang pertama ini covid-19, covid-19 nya belum jelas kapan akan usai. Yang kedua kalau toh diandaikan sudah selesai covid-19, lalu diimplementasikan itu hanya akan membuang uang anggaran, mengapa? Karena kalau cuma tiga bulan itu tidak sesuai antara ongkos yang dikeluarkan dengan benefit (manfaat) yang diterima oleh masyarakat,” ujarnya, saat dihubungi KBR di Jakarta, Kamis (11/02/2021).
Menurutnya, program singkat yang hanya menggunakan waktu 3 bulan itu tidak akan banyak membantu.
Pasalnya, kata dia, pada bulan pertama dan kedua, mahasiswa masih dalam tahap penyesuaian dan pendekatan kepada lingkungan belajar.
"Di bulan ketiga barulah para siswa akan merasa dekat dengan para mahasiswa, namun di waktu itu program selesai dan pengajaran terputus, sehingga malah akan menimbulkan kekecewaan," kata Darmaningtyas.
Program Kampus Mengajar, lanjut Darma, tidak jauh berbeda dengan kebanyakan program sebelumnya.
Misalnya Program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM-3T) yang digulirkan pada kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, atau sama dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang biasa dilakukan di universitas.
“Dulu ada program namanya SM3T. Nah itu lebih baik menjalankan program itu. Minimal kalau saya rekomendasi itu kontrak lima tahun. Itu (SM-3T) tidak harus dari LPTK, siapa saja yang berminat ada IPB, ITB, UGM yang berminat menjadi pengajar. Itu lebih jauh efektif dan mempunyai dampak yang positif untuk pembangunan di daerah itu sendiri, kalau cuma magang bagi mahasiswa selama tiga bulan sudah dapat dipastikan itu hanya buang buang anggaran saja," jelasnya.
Darmaningtyas menambahkan, masih banyak hal lain yang memerlukan biaya pendidikan besar. Salah satunya fasilitas untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di daerah, atau daerah-daerah zona hijau yang kekurangan guru pengajar.
"Sebaiknya alokasi anggaran tersebut untuk hal yang bersifat lebih mendesak," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim mengajak para mahasiswa mengikuti program mahasiswa mengajar yang akan dilakukan selama 12 minggu.
Menurutnya, banyak siswa sekolah dasar, terutama di daerah pelosok yang kesulitan mengakses pelajaran di tengah pandemi covid-19.
“Adapun program kampus mengajar dapat terealisasi melalui dukungan PLDP, sehingga dalam kesempatan yang baik ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih banyak atas kerja sama dan komitmen LPDP dalam mendukung program Kemendikbud ini,” ujar Nadiem saat me-launching Kampus Mengajar 2021, Selasa (09/02/2021) kemarin.
Ia juga meminta kepala dinas, kepala sekolah dan guru di daerah menyambut inisiatif Kemendikbud ini dengan menerima kehadiran para mahasiswa mengajar di kota/kabupaten dan sekolah masing-masing.
Nadiem menjelaskan, kegiatan kampus mengajar ini merupakan bagian dari program Kampus Merdeka.
“Pada kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan ibu dan bapak pemimpin perguruan tinggi dan dosen, untuk segera melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan agar mahasiswa bisa melaksanakan hak belajarnya di luar kampus dan di luar program studi, dengan mudah didukung dan difasilitasi. Perguruan tinggi harus merevisi kurikulum untuk memungkinkan mahasiswa menjalankan berbagai kegiatan Kampus Merdeka, dan tetap lulus tepat waktu, pendaftaran dan konversi SKS Kampus Merdeka harus dibuat mudah," jelas Nadiem.
Oleh : Dwi Reinjani
Editor: Kurniati Syahdan